Breaking News

Akhirnya, IDI Tunda Pemecatan Dokter Terawan


JAKARTA - Menyusul terjadinya keresahan terkait sanksi pemecatan sementara dokter Terawan Agus Putranto, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyelenggarakan jumpa pers pada tanggal 9 April 2018 yang bertempat di Sekretariat PB IDI Jalan Samratulangi 29 Jakarta Pusat. Jumpa pers dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB IDI – Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG, dengan didampingi oleh Prof. DR. Dr. A. Razak  Thaha,MSc,Sp.G, Prof. Dr. Errol  U Hutagalung,   Sp.B,Sp.OT (K).

Dalam jumpa pers yang dimoderatori oleh Dr. Mahesa Paranadipa, MH ini, ditegaskan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunda pemecatan sementara yang diberikan kepada dokter Terawan Agus Putranto oleh MKEK IDI. Keputusan tersebut diberikan usai rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) pada 8 April 2018 yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan pusat yaitu Ketua Umum PB IDI, Ketua MKEK, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran (MPPK).

"Rapat MPP memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu. Oleh karenanya, hingga saat ini dokter Terawan masih berstatus sebagai anggota IDI," ujar Ketua Umum PB IDI, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG, dalam Jumpa Pers PB IDI, di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin 9 April 2018.

Disebutkan, penundaan tersebut dilakukan sehubungan dengan terjadinya kegaduhan di masyarakat dan kalangan dokter akibat tersebarnya keputusan MKEK yang harusnya bersifat rahasia. Sehingga, ini berdampak pada keresahan masyarakat dan merugikan berbagai pihak.

"Ketimpangan informasi terkait kode etik kedokteran dan tidak fahamnya masyarakat terhadap internal profesi kedokteran. Kedua, terapi DSA (Digital Substracion Angiography) atau brain wash menimbulkan kebingungan di masyarakat. Maka, kami merekomendasikan tim Health Technology Assessment (HTA) Kemenkes RI untuk memberi penilaian yang menjamin terapi itu aman untuk digunakan masyarakat luas," terang Prof Marsis.

Tak hanya itu, PB IDI juga telah melaksanakan forum pembelaan terhadap dokter Terawan terkait haknya untuk mendapatkan pembelaan sebagai anggota IDI. Adapun, proses penundaan ini dilakukan untuk kembali menggodok bukti-bukti terkait metode dokter Terawan tersebut.

"Maka, keputusan final MKEK selanjutnya direkomendasikan kepada IDI. Kami juga menyerahkan penilaian metode brain wash ke tim HTA Kemenkes RI. Penundaan ini bisa menghasilkan pembebasan atau melakukan yang direkomendasikan IDI, semuanya tergantung bukti," tegas Prof Marsis.

Di sisi lain, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyesalkan bocornya surat keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terkait sanksi yang diberikan terhadap dr Terawan Agus Putranto. PB IDI mengatakan surat ini seharusnya bersifat internal dan rahasia.

"PB IDI menyesalkan tersebarnya surat keputusan MKEK yang bersifat internal dan rahasia," ujar Ketua Umum PB IDI, Ilham Oetama Marsis, di Sekretariat PB IDI, Jl Sam Ratulangi, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Marsis menduga terdapat unsur kesengajaan bocornya surat keputusan MKEK. Nantinya IDI akan melacak siapa yang membocorkan surat keputusan tersebut. "Ini adalah unsur kesengajaan kalau kita simak dengan baik kenapa bisa bocor. Saya mengatakan bahwa kita akan melacak untuk mengetahui siapa yang membocorkan," kata Marsis. @

Tidak ada komentar