Breaking News

Angkatan Kerja Wajib Ikut Transformasi Industri 4.0



JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah menyiapkan pemetaan jabatan-jabatan pekerjaan baru akibat dampak dari Revolusi Industri 4.0. Strategi bersama transformasi industri ini harus menyesuaikan diri dengan kompetensi dan pasar tenaga kerja.

"Setiap revolusi industri pasti akan menggerus sejumlah pekerjaan, namun revolusi industri juga memunculkan pekerjaan baru," ujar Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono.

Demikian disampaikan Bambang Satrio Lelono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan topik "Indonesia Siap Menuju Revolusi 4.0", bertempat di Ruang Serba Guna Kemenkominfo, Jakarta, Senin (16/04/2018). Diakui Dirjen Bambang dampak dari revolusi industri 4.0 bisa menggeser 50% dari jumlah pekerjaan yang ada sekarang ini. Namun jangan khawatir setiap perubahan pasti ada peluang pekerjaan yang baru.

"Orang yang bisa beradaptasi yang mampu bersaing dalam setiap perubahan era industri," imbuh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker. Sebagai contoh ke depan produk mobil listrik akan menjadi andalan di pasar otomotif, maka desain pendidikan mulai tingkat SMK dan perguruan tinggi harus menuju ke sana.

Saat ini, menurut Bambang Satrio Lelono, dalam menyikapi industri 4.0 maka dibutuhkan pemetaan jabatan-jabatan pekerjaan baru. Seperti misalnya transformasi dari industri otomotif berbahan bakar BBM ke kendaraan listrik. Pihaknya saat ini sudah mengidentifikasi kompetensi tenaga kerja baru terhadap jabatan-jabatan yang cocok di era disrupsi digital.

"Kuncinya adalah diperlukan strategi bersama transformasi industri, pemetaan jabatan-jabatan baru dan pemenuhan skill yang sesuai dengan kebutuhan industri," jelas Bambang.

Melansir dari data Kemenaker, total angkatan kerja (usia produktif) mencapai 192 juta orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 128 juta angkatan kerja, 64 juta bukan angkatan kerja produktif (ibu rumah tangga dan lain-lain).  Dari angkatan kerja sebesar 121 juta orang, sebanyak 7,04 juta orang adalah penganggur terbuka. Sementara dalam pasar kerja jumlah pekerja paruh waktu atau setengah menganggur sangat besar sekitar 51 juta orang.

Sebanyak 60% berpendidikan SMP ke bawah, sebanyak 27% pendidikan SMA sederajat, dan 12% lulusan perguruan tinggi. Dari komposisi ini angkatan kerja nasional 88% didominasi operator dan hanya 12% memiliki kemampuan perekayasa (engineer).

Dari data Kemenaker ini, justru pendidikan menengah ke atas yang banyak menganggur. Hal ini yang harus diantisipasi sejak di pendidikan menengah dan tinggi.

Kondisi demikian, Bambang menerangkan, jelas merupakan missmatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri atau under qualified di pasar kerja. Mereka akhirnya masuk ke Balai Latihan Kerja (BLK).

Ini soal angkatan kerja baru. Lalu bagaimana dengan angkatan kerja yang existing? Karena angkatan kerja dengan kemampuan SMP amat rentan tergerus dampak dari teknologi industri versi 4.0.

Di sektor formal seperti pekerja pabrik rokok atau tekstil akan tergusur begitu terjadi mekanisasi atau otomatisasi pabrik manufaktur. tidak mungkin ada jasa linting rokok atau memasang kancing baju.

Bambang memberikan contoh, malah lebih rentan lagi yang bekerja di sektor informal seperti tukang gorengan, tukang parkir dan lain-lain.

"Oleh karena itu, mau tidak mau dilakukan upskilling atau reskilling terhadap pekerja dengan kualifikasi rendah ini," jelas Bambang.

Melihat hal itu, pemerintah terus memperkuat pendidikan vokasi bekerja sama dengan industri dan perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan. Kemenaker juga menguatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0.

Narasumber lainnya yang hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Leonard Tampubolon.

Tidak ada komentar