Breaking News

BSSN Ungkap Potensi Ancaman Kejahatan Siber Pada Pemilu di Indonesia


JAKARTA - Tindak kejahatan siber yang muncul dalam pemilu di luar negeri dinilai juga berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 di Indonesia. Karena itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus mencermati ancaman di wilayah sistem informasi saat pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Hal itu diungkap Direktur Deteksi Ancaman BSSN, Sulistyo, dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertema 'Ancaman Siber Terhadap Pilkada 2018' yang digelar di BSSN, Jakarta, pada Selasa (17/4/2018).

Sulistyo, mengungkapkan, setidaknya ada empat jenis kejahatan siber yang pernah terjadi dalam proses pemilu di berbagai negara, yakni; Voting data manipulation, DDoS/Defacement, Troll farms/Fake News dan Hack/Leak/Amplify. Ke-4 jenis kejahatan siber itu pernah terjadi dalam pemilu di Ukraina, Brexit Vote Uni Eropa, Pemilu di Amerika Serikat, Prancis dan Jerman.

Sementara kejahatan siber yang pernah terjadi di Indonesia, menurut Sulistyo, sudah muncul sejak tahun 2004 hingga 2017 dengan jenis kejahatan beragam. Contoh kasusnya antara lain adalah
Xnuxer meretas hasil tabulasi nasional KPU (April 2004), Serangan pada komputer KPU Jabar (April 2008), Terjadi serangan pada jaringan internet Pusat Tabulasi Nasional KPU (April 2009), Serangan pada situs www.kpujatengprov.go.id (Februari 2014), Deface pada situs KPUD Denpasar (Juli 2014),
Situs KPUD Jakarta Barat Kota diretas (Februari 2017), Deface pada situs www.kpujogjakota.go.id
 (Februari 2017), dan Server KPU down karena serangan siber (Februari 2017).

Sulistyo memprdiksi, pencurian data pribadi antara kandidat yang berkompetisi cenderung bakal meningkat di Pilkada Serentak 2018. Lawan politik siapa pun kandidatnya, memanfaatkan dan mencari 'dosa - dosa' yang sifat pribadi dan kemudian disampaikan melalui media sosial.

"Yang paling penting dari para peserta pilkada itu, pasangan calon mesti lebih hati - hati menjaga data pribadinya. Karena ada kecenderungan ada upaya untuk melakukan proses pencurian data atau doxing," jelas Sulistyo.

Terkait adanya potensi ancaman kejahatan siber pada proses Pilkada 2018 dan Pmilu 2019 tersebut, menurut Sulistyo, BSSN telah bersinergi dengan KPU dan Bawaslu lebih intensif untuk melakukan proteksi sistem data apabila adanya gangguan dari luar. Dalam hal ini, BSSN sudah mulai mengidentifikasi dan melakukan deteksi ancaman serta menyiapkan rekomendasi awal pengamanan IT pelaksanaan Pilkada serentak 2018

Juru Bicara BSSN, Anton Setiyawan, menambahkan, BSSN bukan hanya mencermati sisi proteksi saja, tapi juga menyiapkan skenario pemulihan infrastruktur manakala terjadi serangan terhadap sistem informasi milik KPU. Yang paling penting, kata Anton, terkait persiapan penyelenggara pemilu ini masyarakat bisa mengakses informasi secara transparan. "Bagaimana sistem ketersediaan penyelanggara pemilu bisa digunakan dan bisa diakses oleh komponen yang ada dan masyarakat," ujarnya.

Menurut Anton, dengan pengalaman pada pemilu di tahun-tahun sebelumnya, maka BSSN akan mendukung KPU dan Bawaslu untuk menjaga sistem yang ada. "Makanya kita di FGD ini berfokus pada 2 hal. Dua hal (yang kita jaga), satu integritas bahwa data enggak diubah-ubah, perhitungannya tepat, valid sesuai dengan di lapangan. Kedua, supaya sistemnya tersedia," terang Anton.

Dalam FGD tersebut dihadiri sejumlah perwakilan dari BSSN, KPU dan Bawaslu. Seperti Direktur Proteksi Pemerintah BSSN Ronald Tumpal, Tenaga Ahli KPU bagian data dan informasi Nanang Indra Suyitno, dan Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro H2PI Bawaslu Ilham.@

Tidak ada komentar