Breaking News

Fahri Hamzah Minta Cabut Perpres No.20/2018 dan Bentuk Pansus di DPR-RI


JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) kurang adil. Selain itu, Perpres No 20/2018 juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan bisa mengundang kecemburuan yang besar dari para buruh lokal. Karena itu, Fahri mendesak pemerintah segera mencabut Perpres tersebut sebelum menimbulkan persoalan yang lebih serius lagi.

Hal itu ditegaskan Fahri saat berbicara dalam diskusi bertema "Menolak Perpres Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing" di Jakarta, Selasa (17/4/2018). “Saya rasa ini tidak adil, dan harus segera dihentikan oleh pemerintah, karena itu membuat orang-orang kita cemburu," jelas Fahri.

Menurut Fahri, DPR dan pemerintah sudah sukses melahirkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Nomor 18 Tahun 2017, yang melindungi pekerja Indonesia di luar negeri. Namun, dia menyayangkan para buruh ini merasa pekerja di dalam negeri sendiri tidak dilindungi, baik itu hak-haknya dalam pembayaran dan sebagainya.

Menurut Fahri, ada dua hal dalam UU Ketenagakerjaan yang belum dirubah terkait dengan syarat bagi pekerja asing, yaitu pertama mempunyai keahlian dan kedua mengerti bahasa agar mudah dimengerti bagi pekerja indonesia. "Tapi ternyata yang datang ini, dan yang dilegalkan melalui Perpres ini, justru yang tidak punya keahlian yang pasarnya di Indonesia ini banyak sekali karena pengangguran sangat besar," ungkapnya.

Dalam ekonomi yang mandeg, lanjut Fahri Hamzah, otomtis tidak bisa menyerap tenaga kerja. Sementara pasar tenaga kerja Indonesia, diserobot oleh tenaga kerja asing. Karena itu, dalam acara diskusi itu Fahri juga mengungkap niatnya untuk mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR-RI untuk menginvestigasi Perpres Nomor 20 Tahun 2018.

“Sekali lagi, ini harus dihentikan. Sebab kalau tidak, saya siap berbicara dengan kawan-kawan di DPR bahwa ini tidak bisa dibiarkan, dan harus ada investigasi," tegas Fahri.@

Reporter: Rahmad

Tidak ada komentar