Breaking News

Kedaulatan Penyiaran NKRI



REVISI Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sudah beberapa tahun ini macet dan tertunda keputusannya. Salah satu pasal krusial ada pada pengambilan keputusan tentang pengelolaan infrastruktur penyiaran multiplekser digital. Masih ketat pembahasan dan silang opini tentang system pengelolaan akan dilakukan oleh negara dan atau bersama swasta. Wacana tentang system single mux atau multi mux yang dengan istilah baru dimunculkan dengan nama Hybrid terus mengemuka. Masyarakat masih menunggu keputusan final yang tepat dan berpihak kepada publik, bangsa dan negara dari DPR dan Pemerintah.

Sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk pembahasan revisi UU Nomer 32 tentang penyiaran tertunda terlalu lama hanya pada pasal model migrasi penyiaran analog ke digital dengan system single mux atau multi mux. Model multiplekser tunggal (single mux) yang atas nama negara akan dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Televisi Republik Indonesia dan LPP RRI Radio Republik Indonesia. Model multiplekser jamak (multi mux) yang akan ikut dikelola oleh stasiun televisi swasta yang sekarang ini. Belakangan bahkan muncul istilah Hybrid atau campuran antara lembaga penyiaran publik dan swasta sebagai penyelenggara multiplekser digital.

Sistem Single Mux jelas bukan merupakan konsep Monopoli atas penguasaan frekuensi penyiaran digital atas nama negara. Sesuai dengan amanah konstitusi kita UUD 1945 pasal 33. Pada prinsipnya Frekuensi Penyiaran Digital merupakan milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Rencananya dengan sistem single mux, atas nama publik, bangsa dan negara LPP TVRI dan RRI akan diamanahkan menjadi pengelola infrastruktur penyiaran digital multiplekser.

LPP TVRI dan RRI akan siap sedia,  bila diamanahkan atas nama kepentingan negara mengelola multiplekser digital. Sudah sejak lama LPP TVRI aktif mengelola dan menyiapkan penyiaran digital dan di tahun 2018 ini sudah mencapai 68 pemancar digital di 68 lokasi di seluruh Indonesia. Bersama dengan pemerintah, LPP TVRI juga sudah menjajaki penyiapan pendanaan dari luar negri untuk proses digitalisasi penyiaran di Indonesia. Pembenahan tata kelola manajemen LPP TVRI juga sedang intensif dilakukan oleh jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi baru yang ditugaskan diperiode 2017-2022.


Manfaat Single Mux
LPP TVRI dan RRI bila diamahkan untuk mengelola multiplekser digital tentunya akan bersikap profesional, obyektif, menjaga diversity of content, diversity of ownership dan tetap pada misi menjaga demokrasi dan persatuan Indonesia. Kepentingan televisi swasta mendapatkan kanal tentunya dapat diakomodasi. Sedangkan kepentingan swasta yang sudah melakukan investasi dalam jaringan, tentunya dapat dicarikan solusi berupa penyewaan atau pengalihan kepada investasi negara. Dibandingkan pengelolaaan frekuensi penyiaran digital oleh swasta atau campuran tentunya akan lebih rumit dan harus mengakomodasi banyak kepentingan.

Pengaturan terhadap pemanfaatan frekuensi televisi masih sangat dibutuhkan agar dilakukan oleh negara. Mengingat masih sangat berpengaruhnya isi siaran televisi terhadap anak anak, remaja dan masyarakat pada umumnya. Penyiaran televisi dengan isi siaran yang negatif akan sangat berpengaruh pada moralitas, budaya dan mentalitas masyarakat. Tingkat paparan televisi terhadap anak anak di Indonesia Relatif tinggi. Rata  rata jumlah jam anak anak menonton televisi dalam se tahun di Indonesia,  masih jauh lebih tinggi daripada jumlah waktu yang di alokasi hadir belajar di sekolah dalam setahun. Sebaiknya pengaturan terhadap isi penyiaran yang negatif dapat lebih ditertibkan dengan tegas, agar dampak negatif dari televisi dapat diminimalkan.

Manfaat sistem single mux, secara langsung akan berdampak pada penerimaan digital deviden yang relatif lebih besar untuk negara, dibandingkan dengan sistem Multi Mux atau Hybrid. Digital deviden adalah penghasilan dari pengelolaan spektrum digital yang tersisa yang bisa digunakan dari proses migrasi televisi analog ke digital. Pemanfaatannya antara lain untuk sistem peringatan kebencanaan dan penambahan kapasitas internet. Nilai spektrum ini sangat tinggi dan besar manfaatnya untuk masyarakat dan negara, sehingga dana digital deviden tersebut dapat dikembalikan dan dinikmati untuk kepentingan masyarakat dan negara. Manfaat lain dari proses digitalisasi ini adalah akan terjadi peluang bisnis dan dampak ekonomi yang sangat signifikan untuk peluang kerja di bidang industri kreatif, animasi, film, production house, dan pekerjaan yang terkait dengan penyedia konten. Catatannya adalah, digital deviden ini baru bisa dimanfaatkan bila tidak ada lagi siaran televisi analog yang mengudara atau dikenal dengan istilah ASO (Analog Switch Off).

Indonesia sebenarnya berada dalam titik kritis yang layak diberi istilah oleh Bambang Harymurti dari ATSDI Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia,  sebagai Darurat Penyiaran Digital. Karena, sampai saat ini, belum ada tanggal dan waktu definitif  untuk melakukan ASO (Analog Switch Off). Indonesia mempunyai kewajiban agar dapat memenuhi tenggat waktu migrasi penyiaran analog ke digital di tahun 2020, sesuai dengan kesepakatan antar negara di Regional ASEAN. Sangat memprihatinkan, bahwa di waktu yang sudah sangat dekat,  belum ada keputusan yang tegas dan jelas tentang hal ini.  Keterlambatan ASO di Indonesia akan membuat koordinasi interferensi frekuensi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura tidak dapat dilakukan. Indonesia akan terkucil dari pergaulan digital dunia. Karena ASO bukan hanya soal digital deviden, tapi soal digital unite, dimana road map teknologi akan singkron dengan road map digital ekonomi. Pengaturan mobile selular, internet pita lebar berkecepatan  tinggi dan DTT (Digital Terrestrial Televisi) tidak boleh berjalan sendiri sendiri. Pengembangan media baru terutama OTT (over the top) hanya bisa dilakukan jika semua sudah bermigrasi ke digital.

Sejatinya bila diatur dengan model single mux, penerapan waktu definitif ASO akan lebih mudah. Dibandingkan dengan system multi mux atau hybrid yang tentunya akan lebih rumit, karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Penentuan ASO yang definitif perlu ditegaskan dalam Undang Undang (UU), demi mencegah penguluran waktu oleh stasiun televisi swasta dengan motif bisnis. Dimana stasiun televisi yang paling lama bertahan di analog, dapat di asumsikan bisa meraup keuntungan dari pendapatan iklan yang lebih besar.

Model single mux juga sudah terbukti berhasil di Malaysia dan negara jiran ini sudah akan ASO total di tahun 2018 ini. Selain itu, Thailand yang memakai model multi mux ternyata gagal, karena hanya satu perusahaan yang comply dan sekarang akan pindah ke sistem single mux.

Kepentingan Publik
Keprihatinan atas kepentingan publik, sebenarnya sudah diperjuangkan anggota DPR di Komisi I. Draf RUU penyiaran sudah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR pada februari 2017. Namum pembahasan RUU ini sangat alot, sehingga sejak februari 2017 sampai sekarang masih ditunda keputusannya. Draf RUU penyiaran sampai saat ini masih tertahan di Badan Legislasi DPR.   Ada yang tidak singkron, Komisi I DPR menmgusulkan system migrasi DTT (Digital TV Terrestrial) akan dikelola dengan model single Mux. Sementara di Badan Legislasi DPR, pengelola DTT akan diserahkan ke semua Lembaga Penyiaran swasta (LPS) yang sudah memiliki IPP (Izin Penyelenggara Siaran), disebut sebagai system Multi Mux. Padahal konsep Multi operator sudah tidak memiliki legitimasi, karena sudah dibatalkan melalui Yudisial Review Mahkamah Agung RI.

Agar fungsi media sebagai fondasi demokrasi dan menjamin hak informasi publik, maka revisi UU Penyiaran harus fokus dan berpihak pada kepentingan publik. Prioritas utama, perlu di atur dan dilakukan pembatasan yang jelas untuk mencegah terjadinya oligopoly dan komersialisasi media. Pengaturan yang jelas dalam penggunaan frekuensi penyiaran digital milik publik, jangan sampai dibiarkan dimanfaatkan untuk kepentingan yang subyektif baik untuk bisnis maupun politik. Sehingga sistem dan model Single Mux dalam pengelolaan Multiplekser Digital dianggap lebih ideal untuk mewakili kepentingan publik dan negara.

Menurut pengamat penyiaran, DR Ade Armando berpendapat, saat ini publik sedang menantikan dan melihat serta menunggu apakah DPR dan Pemerintah akan berpihak kepada pemodal atau berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Sebagaimana dijelaskan diatas, kepemilikan dan pengelolaan frekuensi penyiaran digital multiplekser sudah selayaknya dimiliki publik dan diatur oleh negara. Sebagai bagian dari simbol kedaulatan penyiaran untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.@

Tidak ada komentar