Breaking News

Posko Menangkan Pancasila DKI Jakarta Protes SE Dishub DKI Jakarta


JAKARTA - Posko Menangkan Pancasila DKI Jakarta akan menggelar Aksi Massa menuntut pencabutan SE Dishub DKI Jakarta Nomor 358/1.811 pada Rabu, 11 April 2018. Aksi itu akan digelar di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kantor Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dan Istana Negara Republik Indonesia.

Rencana aksi massa ini diungkapkan oleh Alkausart, Koordinator Posko Menangkan Pancasila DKI Jakarta. Alkausart mengatakan, keluarnya SE Dishub DKI Jakarta Nomor 358/1.811 pada Januari 2017 dinilai menimbulkan efek beruntun bagi warga DKI Jakarta. Dalam SE itu, Provinsi DKI Jakarta menutup semua termina tipe B yang ada di wilayahnya.

Padahal, berdasar hasil investigasi lapangan LMND DKI Jakarta, setiap terminal Tipe B menyerap tenaga kerja sekitar 150 Kepala Keluarga (KK) dengan berbagai jenis pekerjaan mulai dari Penjual Tiket, Pedagang Asongan, Pedagang Kaki Lima, Pengamen, Ojek. Artinya, bahwa ada 5400 Jiwa menggantungkan hidupnya di Terminal Tipe B yang ditutup oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara dalam pernyataannya Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2017 sebesar 389,69 ribu orang (3,77%). dibandingkan dengan September 2016 (385,84 ribu orang atau 3,75%), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,85 ribu atau meningkat 0,02 poin. Kemungkinan salah satu faktor meningkatnya angka kemiskinan ditahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta adalah hilangnya hak hidup dari 5400 jiwa yang menggantungkan hidupnya dari Terminal tipe B.

Atas sikap Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut Posko Menangkan Pancasila DKI Jakarta akan menggelar Aksi Massa pada Rabu, 11 April 2018. Abainya Pemerintah dalam persoalan ini merupakan pengabaian atas  cita cita  Pancasila  dan UUD 1945, Pasal 28 huruf A dan B yang menjamin rakyat atas Hak Pemenuhan kebutuhan hidup, Pasal 34 ayat 1 yang menegaskan : "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Atas perkembangan dan fakta di atas kami menegaskan kembali agar SE Dishub DKI Jakarta Nomor 358/1.8111 dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta segera menyempurnakan Perda DKI Jakarta Nomor 05 tentang Transportasi, atau membuat Perda baru yang mengatur tentang Terminal Tipe B sebagaimana Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).@

Tidak ada komentar