Breaking News

Dipersoalkan, Rencana Perubahan Nama Istora Senayan Menjadi Blibli Arena


JAKARTA - Setelah direnovasi untuk Asian Games 2018, Istora Senayan Jakarta kini menjadi arena berstandar internasional. Selain itu, Istora Senayan juga diwacanakan akan berubah nama menjadi Blibli Arena. Namun rencana perubahan nama itu dipertanyakan oleh Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak dan Anggota Komisi X DPR RI, Toriq Hidayat

Bastian P. Simanjuntak mengatakan, Geprindo menolak jika aset-aset kebanggaan bangsa namanya diganti hanya karena desakan pengusaha. Apalagi, jika alasannya hanya karena persoalan sponsorhip. Menurutnya, pergantian nama dengan Blibi Arena juga mencederai nilai sejarah Istora Senayan tersebut.

"Sangatlah bodoh jika pemerintah mengamini permintaan Kusumo. Logika saja, mana mungkin nama Tembok China, menara Eiffel Paris, patung liberty Amerika, atau Stadion Wembley Inggris namanya diganti oleh blibli.com hanya karena blibli.com di tunjuk sebagai sponsor dan pengelola bangunan-bangunan tersebut. Menjadi lain persoalannya jika blibli.com bekerjasama dengan pemerintah membangun Stadion baru dan seluruh biaya pembangunan tersebut di danai sendiri oleh blibli.com.," papar Presiden Geprindo, Bastian P. Simanjuntak.

Seperti dilansir djarumbadminton.com, wacana perubahan nama Istora Senayan menjadi Blibli Arena ini awalnya diungkap oleh Chief Executive Officer (CEO) Blibli.com, Kusumo Martanto, menjelang pelaksanaan Indonesia Open 2018 yang akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 8 Juli 2018. “Perubahan nama Istora Senayan menjadi Blibli Arena menunjukkan totalitas kami untuk mendukung semua kegiatan positif masyarakat Indonesia, yang salah satunya dengan terjun ke event olahraga bulutangkis dan kami akan total mendukung kesuksesan berlangsungnya Blibli Indonesia Open 2018 untuk kemajuan perbulutangkisan Indonesia,” tutup Kusumo Martanto seperti dilansir djarumbadminton.com.

Namun Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak dan Anggota Komisi X DPR RI, Toriq Hidayat merasa keberatan atas rencana Kusumo Martanto tersebut. Menurut Bastian P. Simanjuntak, pemerintah harus tegas menolak permintaan blibli.com dan Presiden Jokowi harus menjaga kewibawaan negara dengan berhenti bergantung pada Swasta dalam mengelola aset-aset negara.

"Masa dengan dana APBN ribuan triliun untuk mengelola aset negara saja kita tidak bisa mandiri? Akibatnya ya bisa seperti ini, pengusaha merendahkan negara. Harus diingat bahwa negara ini milik rakyat Indonesia bukan milik swasta yang bisa seenaknya mengatur pemerintah," papar Bastian P. Simanjuntak.

Jika wacana perubahan nama itu diteruskan, Bastian P. Simanjuntak yakin akan menjadi polemik baru dan menciptakan gelombang penolakan besar-besaran dari rakyat yang pada akhirnya rakyat akan semakin tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi. "Cukup sudah Jokowi menunjukkan pemerintahannya yang akhir-akhir ini terlalu berpihak kepada Investor dan kurang berpihak kepada Rakyat dan Negara. Jokowi harus sadar bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat bukan pengusaha."

Sementara Anggota Komisi X DPR RI, Toriq Hidayat, mengaku kaget terkait munculnya wacana perubahan nama Istora Senayan menjadi Blibli Arena. “Saya kaget mendengar berita Istora mau dijual dan berubah nama menjadi Blibli Arena. Sebagai cagar budaya milik negara, Istora tidak bisa dijual kepada pihak lain. Ini melanggar pasal 16 UU Cagar Budaya dan kami mengecam rencana itu,” kata Toriq Hidayat, anggota Komisi X DPR RI melalui keterangan tertulisnya.

Toriq Hidayat menjelaskan, sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal 16 UU No. 11 tahun 2010 bahwa Cagar Budaya yang dimiliki negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Sedang pejabat yang memanfaatkan kekuasannya dan melakukan perbuatan pidana yang melanggar UU Cagar Budaya dapat dikenakan tambahan pidana 1/3 dari ketentuan pidananya.

Karena itu, Toriq Hidayat berharap Menpora berhati-hati dalam pengelolaan Istora Senayan. “Menpora seharusnya lebih teliti dan berhati-hati membuat kebijakan. Penjualan Istora kepada pihak lain bisa berdampak hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 UU Cagar Budaya. Bahkan hukumannya bisa lebih berat,” kata Toriq.

Seharusnya, kata Toriq, pemerintah melestarikan dan menjaga cagar budaya bukan menjualnya dengan alasan keterbatasan dana perawatan. Kalaupun terpaksa mencari sumber dana lain selain APBN dan APBD, kata Toriq, pendanaan pihak ketiga tersebut tidak boleh mengikat.

“Dalam Pasal 98 UU Cagar Budaya pemerintah wajib menyediakan dana untuk pelestarian cagar budaya. Pendanaannya bisa dari APBN., APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengingat. Kalau menerima dana lalu namanya diganti jadi Blibli Arena itu jelas menyalahi aturan. Kalau mau membantu ya syaratnya tidak boleh mengikat. Apalagi sampai alih kepemilikan dan berubah nama.” tambah Toriq.

Tidak ada komentar