Breaking News

Jejak INES Sebagai Lembaga Survei Ada Keanehan

Naiknya elektabilitas Prabowo yang mampu menggusur elektabilitas Jokowi dalam hasil survei  Indonesia Network Election Survey (INES) memang mengejutkan banyak pihak. Dalam survei INES yang dilakukan pada 12-28 April 2018 dan dipublikasikan pada 6 Mei 2018 itu, Prabowo dinyatakan unggul 50,20%, Jokowi 27,70%, Gatot Nurmantyo 7,40%, dan tokoh lain 14,70%. Padahal, sejumlah lembaga lain yang melakukan survei serupa menunjukkan hasil yang sangat berbeda dengan hasil survei INES. Hal ini jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Siapakah sebenarnya yang menggerakkan INES? Mungkinkah, INES hanya lembaga yang dijadikan alat propaganda untuk kepentingan politik?



Menelusur Jejak Indonesia Network Election Survey
Jika menelusuri track record lembaga survei di Indonesia, nama Indonesia Network Election Survey (INES) terbilang kurang populer jika dibandingkan dengan Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), atau Saiful Mujani Research & Consulting dam sejumlah lembaga survei lainnya. Rekam jejak INES dengan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) juga masih kurang jelas. 

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, nama INES tidak terdaftar sebagai lembaga survei yang resmi melakukan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat 24 lembaga survei yang terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Namun nama INES tidak kut terdaftar di KPU DKI Jakarta sebagai lembaga survei yang berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Ke-24 lembaga survei yang resmi terdapatar dalam KPU DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 
1. Lingkaran Survei Indonesia; 2. Jaringan Isu Publik; 3. Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI); 4. PT Cyrus Nusantara; 5. PT Indikator Politik Indonesia; 6. Populi Center; 7. PT Kompas Media Nusantara; 8. Indonesian Consultan Mandiri (Charta Politika Indonesia); 9. Saiful Mujani Research & Consulting; 10. PT Sun Televisi Network; 11. Indo Barometer; 12. Lembaga Riset Indonesia; 13. PT Darta Media Indonesia (KASKUS); 14. PT Siber Media Abadi; 15. Lembaga Survei Indonesia; 16. PT Grup Riset Potensial; 17. PT Intouch Innovate Indonesia; 18. PT Pandawa Data Utama; 19. PT Kio 95/Kelompok Diskusi dan Kajian Publik Indonesia (Kedai Kopi); 20. Centre for Strategic and International Studies (CSIS); 21. Yayasan Media Survei Nasional; 22. PT Sands Analitik Indonesia; 23. Poltracking Indonesia ; 24. Rakata Institute

Dalam Pemilu 2014, nama Indonesia Network Election Survey juga tak terdaftar sebagai lembaga lembaga survei dalam KPU yang resmi berpartisipasi dalam Pemilu 2014. Menurut data resmi KPU, pada Pemlu 2014 terdapat 56 lembaga survei yang resmi mendaftarkan diri ke KPU. Namun, nama INES tidak terdapat di dalamnya. (Ini 56 lembaga survei yang resmi terdaftar di KPU). Dengan kata lain, legalitas dan independensi Indonesia Network Election Survey (INES) sebagai lembaga survei memang pantas untuk dipertanyakan lebih lanjut.

Jejak Digital Indonesia Network Election Survey
Jika menelusuri jejak digital Indonesia Network Election Survey (INES), rupanya terdapat kejanggalan. Hal ini terlihat berdasar hasil penelusuran yang pernah dilakukan oleh merdeka.com. Menurut jejak digital dalam merdeka.com, ternyata Indonesia Network Election Survey (INES) pernah dipersoalkan oleh mantan direktur INES sendiri, Irwan Suhanto.

Seperti dilansir merdeka.com, Irwan Suhanto menyebutkan bahwa INES merupakan lembaga survei alat propaganda Partai Gerindra dan capresnya Prabowo Subianto. Irwan mengatakan memilih mundur dari INES pada 20 Juni 2014 karena tidak mau mengambil risiko atas rencana lembaga itu menjadi alat propaganda Prabowo dalam pilpres. Tapi anehnya, 12 hari kemudian (2 Juli 2014) INES merilis survei yang memenangkan Prabowo . "Padahal sebelum saya mundur tidak ada survei. Bagaimana bisa mengeluarkan hasil survei dalam waktu 12 hari," kata Irwan seperti dilansir merdeka.com.

Menurut Irawan, sejak dirinya bergabung dengan INES pada 2 Agustus 2013, lembaga itu juga tidak pernah sekali pun benar-benar melakukan survei di lapangan. Bahkan, INES dianggapnya sudah menjadi alat propaganda Partai Gerindra. "Saya bahkan terlibat pelatihan relawan-relawan Gerindra, meski saya bukan anggota, tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota)," kata Irwan.

Irwan mengakui, tidak ada keterkaitan antara INES dan Partai Gerindra secara organisasi. Namun, dia mengaku ada keterlibatan pengurus DPP Partai Gerindra dalam setiap publikasi survei INES. "Dalam setiap rilis, setiap ditanya wartawan soal sumber dana, kita ungkapkan dari kas Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Orang pasti tahu irisan ketua federasi dengan pengurus DPP Gerindra," kata Irwan.

Meski jabatannya sebagai direktur eksekutif, Irwan mengakui, perannya di INES tak lebih dari juru bicara. "Saya mundur karena saya memprediksi ini bahaya kalau menjadi alat propaganda ketika hanya dua calon yang maju," kata Irwan seperti dilansir merdeka.com.

Menyoal Keberadaan INES
Pertanyaan yang muncul kemudian: bila track record dan jejak digital dari Indonesia Network Election Survey (INES) terdapat keanehan, mungkinkah hasil survei yang dilakukan INES akan dipercaya oleh masyarakat Indonesa? Bagaimana pula masyarkat akan mempercayai independensi INES jika secara kelembagaan tidak pernah terdaftar di KPU sebagai lembaga resmi yang melakukan survei-survei politik?

Dari jejak digital terungkap bahwa keberadaan Indonesia Network Election Survey (INES) ternyata pernah dipersoalkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI), Nico Harjanto. Menurut Nico, lembaga yang merilis hasil surveinya, tapi tak terdaftar di KPU dan tidak bergabung dalam asosiasi, ia pastikan lembaga itu bermasalah.

Di Indonesia ada dua asosiasi pegiat survei, yakni PERSEPI dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Namun INES tak terdaftar dalam dua asosiasi pegiat survei tersebut. Bagi KPU sendiri, lembaga yang tak terdaftar di lembaga negara itu dianggap liar. “Yang tidak mendaftar kami katakan sebagai lembaga survei liar,” ujar Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, seperti dilansir saifulmujani.com (14 Januari 2014).

Tidak ada komentar