Breaking News

MSPI Apresiasi Putusan MA Batalkan Vonis Bebas Terdakwa Kasus Mega Pungli TPK Palarana


JAKARTA - Pembatalan vonis bebas hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda kepada tiga terdakwa kasus OTT mega pungli di TPK Palaran Samarinda, Kalimantan Timur mendapat apresiasi dari Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI). Direktur Eksekutif MSPI Fernando Silalahi mengungkapkan, dengan dibatalkannya vonis bebas oleh Mahkamah Agung tersebut membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Kami sangat bersyukur usai menerima informasi terkait putusan hakim MA yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda," ujarnya kepada redaksi Kamis, 3 Mei 2018.

"Ini merupakan pembuktian bahwa Satgas Saber Pungli dalam melakukan OTT terhadap pelaku pungli sudah sesuai prosedur dan memiliki bukti yang kuat," tambahnya.

Selanjutnya Fernando mengatakan, sinergisitas semua pihak dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia harus ditingkatkan.

"Kami berharap agar semua pihak, terutama media massa dapat bekerja sama memperkuat Satgas Saber Pungli untuk memberantas pungli yang sudah mengakar dan mendarah daging, serta merugikan semua pihak," tegasnya.

Advokat/Pengacara yang sedang menyelesaikan studi S3 nya ini juga menyampaikan, agar Komisi Yudisial dan Ombusdman memeriksa hakim PN Samarinda.

"Dalam memutus suatu perkara harusnya hakim berdasarkan alat bukti, sehingga tidak ada kekeliruan yang menciderai penegakan hukum dan melukai para pencari keadilan. Kami akan mengawal Komisi Yudisial dan Ombusdman untuk memeriksa hakim PN Samarinda," pungkasnya.

Pemberitaan sebelumnya, vonis bebas yang diputuskan Pengadilan Negeri Samarinda terhadap tiga terdakwa kasus mega pungli TPK Palaran batal demi hukum. Usai Mahkamah Agung mengabulkan pemohon kasasi, jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dari informasi yang dihimpun, Heri Susanto alias Abun divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 2 Miliar. Jafar Abdul Gafar divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp 2,5 Miliar. Sementara Sekretaris Koperasi Komura, Dwi Hari Winarno divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 2,5 Miliar.

Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pencucian uang. Hal itu tertuang dalam petikan putusan Pasal 226 juncto pasal 257 KUHP Nomor 725 K/Pid.Sus/2018. Putusan tersebut juga menyebut seluruh terdakwa untuk dilakukan penahanan. Masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Seperti diketahui, kasus pungutan liar di Pelabuhan TPK Palaran ini awalnya diungkap oleh tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Markas Besar Polri. Diduga pungutan liar ini mencapai ratusan juta rupiah.  Polisi memperkirakan total penghasilan dari praktik pungli itu mencapai Rp 2,64 triliun terhitung dari 2010 hingga 2017.

Sayangnya, dalam proses sidang terdakwa kasus pungli di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Palaran, Kota Samarinda, Ketua Koperasi Samudera Usaha (Komura) Jafar Abdul Gaffar dan sekretarisnya, Dwi Hari Winarno, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada Kamis (21 Desember 2017) silam.

Menurut hakim, kedua terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pungli seperti dakwaan jaksa penuntut umum. Padahal dalam tuntutannya, jaksa meminta hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar kepada Jafar dan Dwi. Vonis bebas kepada Abun dan Elly telah dilakukan pada Selasa (12 Desember 2017) lalu. Padahal,
jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukum pada kedua terdakwa masing-masing hukuman 10 dan 6 tahun penjara.

Trkait vonis bebas itu, Direktur Eksekutif Monitoring Saber Pungli Indonesia, mendesak Jaksa harus melakukan upaya hukum kasasi. Hasilnya, hakim MA akhirnya mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum. "Masa orang tertangkap tangan di dalam kandang ayam lagi curi ayam, kepergok pemilik, bisa dibebaskan oleh hakim. Hal ini lah terjadi pada saat putusan pn samarinda," tegasnya.@


Tidak ada komentar