Breaking News

Petisi Masyarakat untuk DPR: Sahkan Undang Undang Anti Teror Secepatnya!


JAKARTA - Penyebab utama munculnya serangkaian aksi teror dan merebaknya paham radikalisme di Indonesia  karena RUU Antiterorisme tak kunjung disahkan oleh DPR. Karena itu masyarakat menyampaikan petisi kepada DPR agar segera mengesahkan RUU Antiterorisme. Petisi ini disampaikan melalui change.org dengan judul "Sahkan Undang Undang Anti Teror Secepatnya!" Petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 17.762 pendukung.

Dalam petisi ini dijelaskan bahwa Polri, TNI, dan penegak hukum kesulitan bertindak karena tidak ada payung hukum yang menaunginya sehingga ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas, sementara itu DPR tak segera mengesahkan RUU Antiterorisme.

Dihambat Ketua Pansus Sendiri
Charles Honoris mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme sangat lambat prosesnya karena dihambat oleh ideologi Ketua panitia khusus (Pansus) RUU Terorisme Muhammad Syafi'i dari Fraksi Partai Gerindra.

Ketua Pansus punya ideologi lebih dekat kepada pelaku teror dibanding ideologi sebagai Ketua Pansus yang membahas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme.

"Kita lihat‎ Syafi'i yang menjadi Ketua Pansus statemen-statemennya kontraproduktif. Saya ingat dalam kunjungan pansus terorisme ke Poso, Ketua Pansusnya menyampaikan bahwa sebetulnya yang teroris di sini bukan Santoso, tapi polisi yang teroris"

Berkaca Pada Teror ISIS di Marawi
Kota Marawi hancur lebur akibat gagalnya pemerintah Filipina mendeteksi & mengambil tindakan terhadap paham radikalisme, serta sel tidur yang terlanjur menyebar, sehingga ISIS dapat berkuasa. Dahulu kota, kini medan perang.

ISIS dapat berhasil menguasai Marawi karena banyaknya sel tidur (orang-orang yang telah dicuci otak dengan paham radikalisme) yang telah ditanamkan di kota Marawi. jumlah simpatisan yang mendukung ISIS bisa lebih banyak daripada pejuang ISIS itu sendiri, dan memuluskan jalan ISIS dalam menguasai Marawi. "Terorisme, sel tidur dan paham radikal adalah bahaya laten sesungguhnya yang harus kita waspadai hari ini, bukan lagi isu PKI!"

Karena itu masyarakat menyampaikan petisi kepada DPR agar segera mengesahkan RUU Antiterorisme. "Bersama-sama mari kita desak DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang Anti-teror secepatnya, sebelum benih-benih teror & radikalisme berakar kuat di bumi Indonesia. UU Anti Terorisme memberikan kewenangan kepada Polri untuk menindak pelaku terorisme, melibatkan kesatuan TNI sebagai partner Polri dalam memberantas terorisme, serta mengupayakan tindakan preventif lainnya."

Tidak ada komentar