Breaking News

Presiden Siap Keluarkan Perppu Jika DPR Tak Selesaikan RUU Anti Terorisme


JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan menyusul munculnya serangkaian teror ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo. Teror bom terbaru terjadi di Mapolrestaves Surabaya, Senin (14 Mei 2018).

Presiden Joko Widodo berharap, DPR dan kementerian terkait segera menuntaskan proses revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Jika tidak segera selesai,Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
 
Presiden Joko Widodo meminta DPR dan kementerian-kementerian segera menuntaskan proses pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme yang sudah diajukan pada bulan Februari 2016 lalu. "Artinya sudah dua tahun, untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang," kata Presiden di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5)..

Presiden Joko Widodo menyatakan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bila pembahasan RUU Terorisme tidak selesai secepatnya. "Kalau nantinya di bulan Juni 2018, di akhir masa sidang, belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," tegas Presiden.

Terkait serangkaian teror ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo, dinilai Presiden sebagai tindakan  pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang biadab. "Dan perlu saya tegaskan lagi, kita akan lawan terorisme, dan kita akan basmi terorisme sampai ke akar-akarnya," tambah Presiden.


Berikut Pernyataan Lengkap Presiden 
Menanggapi aksi teror bom di Poltabes Surabaya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Setelah kejadian di tiga lokasi di Surabaya kemarin, tadi malam ada satu kejadian lagi di Sidoarjo, dan pagi ini terjadi lagi bom bunuh diri di Polrestabes, Surabaya lagi.

2. Tindakan ini adalah tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang biadab. Dan perlu saya tegaskan lagi, kita akan lawan terorisme, dan kita akan basmi terorisme sampai ke akar-akarnya.

3. Saya perintahkan kepada Kapolri untuk tegas, tidak ada kompromi, dalam melakukan tindakan-tindakan di lapangan untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini.

4. Saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian yang terkait, yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang sudah diajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, artinya sudah dua tahun, untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang.

5. Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, bagi Polri untuk bisa menindak tegas terorisme, dalam pencegahan maupun dalam penindakan.

6. Kalau nantinya di bulan Juni 2018, di akhir masa sidang, belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu.

Jakarta, 14 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Tidak ada komentar