Breaking News

Sri Yunanto: Dalil Pembubaran HTI Shahih dan Kuat

Dr. Sri Yunanto 

JAKARTA - Pengamat Politik Islam Dr. Sri Yunanto, mengatakan, keputusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak semua materi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap langkah Kemenkumham sudah didukung dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang shahih dan kuat. "Karena itu, semua pihak harus menghormati  putusan ini," papar Sri Yunanto kepada kibarkini.com.
 .
Menurut Sri Yunanto, proses sidang gugatan di PTUN sudah berjalan hampir 10 bulan secara terbuka. "Hal ini membuktikan bahwa proses pengadilan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu masyarakat diharapkan mendukung keputusan PTUN ini," jelas Sri Yunanto yang juga Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP KIBAR tersebut.

Seperti diketahui, pembubaran HTI awalnya diumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Kemudian dilanjutkan pencabutan badan hukum HTI pada 10 Juli 2017 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Massa pada 19 Juli 2017. Karena tidak terima atas keputusan itu, HTI melayangkan gugatan ke PTUN.

Sidang perdana kasus itu digelar pada 23 November 2017. Dalam persidangan, HTI mengajukan gugatan agar Kemenkumham mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Namun dalam persidangan di PTUN, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak semua gugatan HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dengan adanya putusan PTUN tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembubaran HTI pun tetap berlaku.

Terkait keputusan PTUN tersebut, Dr. Sri Yunanto berharap semua mantan anggota HTI agar segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. "Saya berharap semua mantan anggota HTI segera meninggalkan ideologi yang mengancam NKRI," tegasnya.

Selain itu, Sri Yunanto juga berharap kepada pemerintah agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI. Sehingga para mantan anggota HTI  dapat bersama-sama dengan warga lain untuk mengamalkan ideologi bangsa dan berpartisipasi dalam pembangunan. "Pembinaan juga dilakukan kepada anggota organisasi lain agar tidak melanggar UU nomor 16 tahun 2017. Sehingga tidak ada lagi ormas lain yang akan bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara." tambahnya.@

Tidak ada komentar