Breaking News

KPK OTT 8 Orang di Medan, Hakim yang Penjarakan Meiliana Ikut Terjaring

JAKARTA – Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Nama hakim Wahyu Prasetyo Wibowo yang baru saja menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Meiliana atas dakwaan penistaan agama, dikabarkan ikut terjaring.


Wahyu yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Medan adalah satu dari empat hakim Pengadilan Negeri Medan yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (28/8/2018) pagi.

Selain hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, tiga hakim lainnya yang diamankan yakni, Marsudin Nainggolan selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sontan Marauke selaku Hakim di PN Medan dan Merry Purba selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan.  Dua Panitera PN Medan yang diamankan, masing-masing bernama Oloan Sirait dan Elfandi.

"Mereka (KPK) membawa Ketua PN Medan, Wakil Ketua PN Medan, Sontan, Merry sebagai Hakim dan dua Panitra Oloan dan Elpandi," kata Humas PN Medan, Erintuah Damanik,seperti dilansir tribunnews.com.

OTT dilakukan KPK, tepat berada di Gedung B PN Medan. Erintuah Damanik mengungkapkan OTT terjadi sekitar Pukul 08.30 WIB. Namun, ia tidak tahu berapa jumlah petugas lembaga anti rasuah itu.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa ada uang dalam bentuk Dollar Singapura juga telah diamankan. Sejauh ini, baru ini informasi yang dapat kami sampaikan. Tim sedang bekerja untuk melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat yang kami terima.

"Nanti jika ada perkembangan akan di-update kembali termasuk berapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta," ujar Febri.

Terkait hal itu, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, menilai OTT yang kembali terulang di pengadilan menunjukkan tidak ada perubahan pada institusi peradilan.

Ia menambahkan, upaya perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum menunjukkan hasil signifikan dalam hal mencegah terjadinya korupsi di ranah pengadilan. Padahal, sambung dia, anggaran perbaikan di tubuh MA juga tidak sedikit, termasuk untuk perbaikan tunjangan jabatan hakim guna mencegah adanya praktik korupsi.

"Tetapi, perbaikan penghasilan nyatanya belum berhasil mencegah jual-beli perkara," tegas dia.

Tidak ada komentar