Breaking News

Bawaslu: 513 Daerah Rawan Politik Uang



JAKARTA - Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sebanyak 513 daerah di antaranya rawan politik uang pada Pemilu 2019. Dari 513 daerah, 176 daerah memiliki kerawanan tinggi dan 337 daerah memiliki kerawanan sedang.

"Kerawanan aspek politik uang yang tinggi sebesar 34,2 persen atau ada di 176 daerah dan kerawanan sedang sebesar 65 persen atau ada di 337 daerah," kata Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, Selasa.

Selain kerawanan politik uang, terdapat kerawanan dalam aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN) di 93 kabupaten kota, keamanan di 94 kota dan ujaran kebencian serta politisasi SARA di 90 kabupaten/kota.

IKP terdiri atas skor dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan skor dimensi partisipasi. Untuk dimensi konteks sosial politik, terdapat tiga kabupaten dengan kerawan tinggi, yakni Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat,Lombok Timur di NTB dan Sarolangun di Jambi.

Pada konteks penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, 27 kabupaten/kota terkategori rawan tinggi, yakni Sorong Selatan, Maluku Tenggara Barat, Flores Timur, Lombok Timur, Teluk Bintuni, Mamberamo Raya, Aceh Tenggara, Boven Digoel, Tana Toraja, Kota Payakumbuh, Rokan Hulu dan Kabupaten Nduga.

Kemudian, Kabupaten Sarolangun, Magelang, Kota Palopo, Nabire, Aceh Utara, Buton Utara, Bolaang Mongondow, Nias Utara, Poso, Labuhanbatu, Raja Ampat, Kaur, Aceh Tengah, Alor dan Pasaman Barat.

Pada dimensi kontestasi, terdapat sembilan kabupaten/kota yang bertingkat kerawanan tinggi, yakni Buton Utara, Kota Kendari, Flores Timur, Kota Palopo, Kota Gorontalo, Purwakarta, Kota Batu, Kepulauan Talau dan Kota Sungai Penuh.

Adapun dimensi partisipasi berkerawanan tinggi hanya terjadi di Kabupaten Lombok Timur, sedngkan 513 daerah lainnya berada dalam kategori kerawanan sedang

Tidak ada komentar