Breaking News

Meski Terjadi Pelemahan Rupiah, Jonan Tegaskan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik


JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan mendekati level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan akan membebani anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, minyak mentah dan produk BBM didatangkan dari luar negeri sehingga menambah biaya akibat selisih kurs yang akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Belakangan, isu kenaikan harga BBM bersubsidi santer terdengar di saat rupiah sedang terpuruk seperti saat ini. Benarkah harga BBM bersubsidi akan naik?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah telah memastikan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akibat isu naiknya harga BBM bersubsidi. "Menurut saya, pemerintah tidak merencanakan kenaikan harga BBM (bersubsidi) dalam waktu dekat. Ringkas kan?" tegas Jonan seperti dilansir iNews.id.

Isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini santer terdengar di saat rupiah sedang terpuruk seperti saat ini. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor Juli 2018 sebesar 18,27 miliar dolar AS disumbang dari impor minyak dan gas (migas) 2,61 miliar dolar AS dan impor nonmigas 15,66 miliar dolar AS. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya nilai impor migas 475,3 juta dolar AS atau naik 22,2 persen karena seluruh komponen migas naik seperti minyak mentah naik 15,01 persen, hasil minyak naik 28,81 persen, dan gas 15,69 persen. Impor nonmigas juga naik 6,52 miliar dolar AS atau 71,54 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan gejolak yang melanda rupiah saat ini tidak akan membuat pemerintah mengubah program subsidi energi di RAPBN 2019. Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan banderol BBM bersubsidi meski laju rupiah kini mengalami tekanan cukup dalam.

"Di dalam APBN 2019 sudah kita sampaikan policy mengenai subsidi tetap sama dengan volume yang ditetapkan yaitu diesel dan juga dari sisi jumlah subsidinya per liternya sama seperti 2018," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal sebelumnya mengatakan, dari sisi fiskal satu-satunya cara untuk menstabilkan rupiah adalah dengan meniadakan subsidi BBM. Pasalnya, selama ini subsidi BBM menambah beban di APBN.

Sementara dana APBN diperoleh pemerintah melalui utang luar negeri sehingga akan memperbesar defisit transaksi berjalan. Menurut dia, hanya cara tersebut yang bisa menstabilkan rupiah dalam jangka pendek dibandingkan mandotori perluasan B20.

"Sebenarnya CAD kita terjadi karena memang defisit impor migas yang paling besar. Nah itu tekanan pada rupiah paling besar selain faktor eksternal sehingga solusinya adalah potong subsidi, tidak ada cara lain," ujarnya.

Tidak ada komentar