Breaking News

"Melihat" Aceh Jangan dari Tugu Monas



Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Peribahasa ini saya rasa paling tepat untuk memahami Aceh. Daerah dengan jutaan potensi alam dan sumberdaya manusia. Negeri unik dengan penerapan Syariat Islam.

Aceh memang unik. Semasa kolonial Belanda, istilah Aceh Pungo atau Gekke Atjeh atau Atjeh Moorden atau Aceh Gila begitu populer. Ketika itu, secara sporadis, tentara Belanda, tidak peduli prajurit atau perwira, menjadi sasaran kenekatan masyarakat Aceh. Aksi penikaman, penyerangan, dan pembunuhan berspirit jihad fi sabilillah berbuah Perang Aceh yang sangat lama, 1873-1942.

Anton Stolwijk, penulis buku berjudul Atjeh, menyebut Perang Aceh sebagai 'titik terendah' dalam sejarah kolonial Belanda. Ratusan ribu warga pribumi Aceh tewas di tangan tentara kolonial dan menyulut dendam kesumat yang sangat atas penjajahan.

Pada masa awal kemerdekaan, warga Aceh mati-matian membeli obligasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dengan menjual apa yang dipunyai. Meski dalam keadaan serba-kurang, masyarakat Aceh menghibahkan dua pesawat terbang kepada pemerintah pusat, hasil penjualan perhiasan para perempuan Aceh dan lain-lain. Dulu Aceh adalah modal bagi Indonesia.  Sekarang menjadi model bagi Indonesia dengan tercetusnya Bappenas, MUI, dan sebagainya.

Memasuki Orde Lama, Aceh, oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh  memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) sebagai bagian dari NII pimpinan Imam Besar Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Proklamasi itu dinyatakan pada 20 September 1953.

Beberapa alasan dibentuk DI/TII Aceh  adalah kekecewaan tokoh Aceh atas dileburnya Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, kekhawatiran kembalinya kekuasaan ulee balang, serta keinginan dari masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum 'syariah'.

Ketika Orde Baru berkuasa, aktivitas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hasan di Tiro berhadapan dengan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM). Hingga pada 7 Agustus 1998, Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto mengumumkan pencabutan status DOM di Aceh yang disampaikan di Masjid Jamik Lhokseumawe.

Sayangnya, pada era reformasi, status Darurat Militer di Aceh diberlakukan kembali pada 19 Mei 2003.

Usai gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh tahun 2004, GAM dan Pemerintah Republik Indonesia lantas berunding di Vantaa, Helsinki, Finlandia yang dimulai pada akhir Januari 2005. Kesepakatan damai tercapai pada 15 Agustus 2005. Ini dialog perdamaian tercepat di dunia yang ditandatangani oleh kedua kubu.  Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla sangat berperan penting.

Aceh dari daerah air mata (konflik) menjadi mata air (sumber pelajaran) bagi negara lain yang menghadapi konflik bersenjata di internal dengan belajar ke Aceh termasuk penanganan bencana alam.

Proses perdamaian dipantau Aceh Monitoring Mission (AMM) yang  beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara Uni Eropa. Selanjutnya, pembentukan partai politik lokal Aceh dilakukan. Selain itu, amnesti kepada mantan anggota GAM.

Aceh kemudian kembali berbenah. Salah satunya, penerapan Syariat Islam. Digodok sejak 2002, pada 2014, DPR Aceh mengesahkan Perda Syariat Islam (Qanun Jinayat) berisi pengaturan khalwat (mesum), khamr (alkohol), dan maisr (perjudian). Qanun juga mengatur pelecehan seksual, pemerkosaan, gay, serta lesbian. Ancaman hukumannya cambuk, denda, bahkan penjara. Pelaku tindakan mesum mendapatkan hukuman paling ringan, sementara pemerkosa anak menghadapi ancaman hukuman terberat.

Berkah untuk Indonesia
Aceh sebagai model 'negeri' bersyariah yang hadir dalam sistem sosial berwajah ketat seharusnya menjadi berkah, bukan saja bagi warganya, tetapi juga masyarakat Islam di Indonesia, pun Negara Indonesia. Mengapa demikian?

Dengan memahami sejarah Aceh, Negeri Serambi Mekah dapat menjadi model atau bahkan standarisasi penerapan syariat Islam yang dapat memberikan kepastian bagi warganya.

Pada praktiknya, banyak pekerjaan rumah yang sulit terselesaikan. Misalnya, menjawab pertanyaan, seberapa efektifkah penerapan Syariat Islam bagi tercapainya kesejahteraan warga?

Salah satunya, menggunakan indikator jumlah penduduk miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada Maret 2018, penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang atau 15,97 persen dari total populasi. Jumlah ini bertambah 10 ribu orang, apabila dibandingkan dengan September 2017. Padahal, sejak 2008-2018, Aceh menerima Rp 56,67 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat.

Bukankah fakta ini merupakan misi yang berat bagi warga Aceh? Aceh yang harus mampu memperlihatkan diri bisa sejahtera dengan diberlakukannya Syariat Islam. Aceh yang harus mampu menunjukkan kehidupan damai, dengan syariat. Aceh yang harus bisa memastikan, dengan Syariat Islam akan terwujud 'negeri' impian umat Islam.

Berilah Waktu pada Aceh
Untuk membangun Aceh memang tidaklah mudah. Apalagi sejak lama, warga Aceh diperlakukan dengan sangat keras oleh pemerintah pusat. Para tokoh dan pemimpin Aceh saat ini diharapkan mampu membuktikan kepada dunia bahwa dengan segala keunikannya, Aceh bisa lebih maju dan beradab.

Pencabutan status DOM oleh Wiranto sebagai tonggak sejarah baru bagi bangkitnya kehidupan masyarakat Aceh, setelah puluhan tahun ditekan oleh kekerasan bersenjata, serta Perjanjian Helsinki sebagai solusi damai, dapat menjadi pijakan penting.

Berikanlah waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Aceh untuk menyusun jejak bahwa jalan yang dipilih saat ini adalah jalan tepat untuk mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera.

Pahamilah Aceh dengan segala kelebihan dan kekurangannya.  Tataplah Aceh dari atas Menara Masjid Raya Baiturrahman, bukan dari atas Tugu Monas.

Sumber: http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/11/22/melihat-aceh-jangan-dari-tugu-monas-di-jakarta



Tidak ada komentar