Breaking News

Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Bendera Hizbut Thahrir Indonesia



Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Wiranto mengadakan rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas peristiwa pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, dan permasalahan Hizbut Thahrir Indonesia (HTI).

Rakor digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (1/11) siang. Rapat ini sebagai tindak lanjut atas aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes pembakaran bendera, di depan Kemenko Polhukam pada Jumat (26/10) lalu. Dalam unjuk rasa sebelumnya, perwakilan dan massa meminta pemerintah mengusut tuntas peristiwa pembakaran bendera itu.

Pejabat yang diundang dalam rakor hari ini antara lain, Menteri Agama, Wakapolri, Dirjen AHU Kemenkumham, Dirjen Polpum Kemendagri, Jampidum Kejagung, Asintel Panglima TNI, Deputi BIN, dan Dirjen IKP Kemenkominfo.

Usai rapat, Kemenko Polhukam mengeluarkan keterangan pers kepada para wartawan.Menko Polhukam Wiranto menyebut, rencana aksi Bela Tauhid sudah tidak relevan lantaran polisi sudah bertindak dan menetapkan beberapa tersangka. Tokoh agamapun disebutnya dalam berbagai acara diskusi juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah.

"Karena para tokoh agama dalam berbagai forum mengajak menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah dengan cara ukhuwah, kebersamaan, kerukunan sesama bangsa Indonesia dan juga semangat tabayun mencari kebenaran," ungkap Wiranto.

Saat ini, masyarakat tengah berduka akibat gempa di beberapa wilayah dan juga insiden kecelakaan pesawat Lion Air. Karena itu, terkait rencana aksi, Kemenko Polhukam berharap kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa, ketertiban, keamanan umum karena kita masih harus melakukan langkah-langkah ke depan membangun bangsa ini.

"Jangan sampai kita terpancing provokasi, ajakan-ajakan dari ormas yang sudah dibubarkan, ormas HTI yang secara hukum sudah dibubarkan. Nah ini yang dapat kami sampaikan dari hasil koordinasi antarkementerian lembaga dan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, ulama dan pimpinan ormas Islam dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia," tegas Wiranto


Tidak ada komentar